Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Pelaihari yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.631,35 km² dan berpenduduk sebanyak 296.282 jiwa, terdiri dari 152.426 jiwa laki-laki dan 143.856 jiwa perempuan (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010).
Alternatif penulisan nama Tanah Laut adalah Tanah Lawut.

Motto daerah ini adalah "Tuntung Pandang" (bahasa Banjar) sedangkan maskot fauna daerah adalah "kijang emas".

Sejarah

Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8 Dalam tahun 1863 daerah Tanah Laut merupakan Afdeeling Tanah-Laut. Menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178 Tanah Laut menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Martapoera yaitu Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari :

1. Distrik Pleihari
2. Distrik Maluka
3. Distrik Satui

Selanjutnya Tanah Laut adalah sebuah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar, dengan wilayahnya yang luas dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti hutan beserta isinya, laut dan kekayaan alam di dalamnya dan barang-barang tambang dan galian yang tersimpan di dalam tanah serta kesuburan tanahnya. Potensi cukup besar yang dimiliki oleh Tanah Laut pada waktu itu belum bisa terkelola dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena keadaan yang demikian dan sejalan dengan adanya beberapa kewedanan di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk dijadikan Daswati II, membangkitkan semangat dan keinginan yang kuat bagi tokoh-tokoh dan masyarakat Tanah Laut untuk meningkatkan kewedanannya menjadi Daswati II. Hasrat tersebut pernah disampaikan oleh wakil-wakil LVRI Tanah Laut melalui sebuah resolusi dalam
Konverda LVRI se-Kalimantan Selatan di Martapura yang disampaikan oleh Ach. Syairani dan kawan-kawan pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1957 H. Arpan dan kawan-kawan, selaku wakil rakyat Tanah laut yang duduk di DPRD Banjar, memperjuangkan bagi otonom Daswati II Tanah Laut, namun belum juga membuahkan hasil. Kemudian pada tanggal 15 April 1961 bertempat di rumah H. Bakeri, Kepala Kampung Pelaihari, berkumpullah lima orang pemuda yaitu: Atijansyah Noor, Moh. Afham, Materan HB, H. Parhan HB dan EM. Hulaimy bertukar pendapat untuk memperjuangkan kembali kewedanan Tanah Laut menjadi Daswati II.
Tukar pendapat tersebut membuahkan hasil berupa tekad yang kuat memprakarsai untuk menghimpun kekuatan moril maupun material dalam upaya memperjuangkan terwujudnya Daswati II Tanah Laut. Tekad dan prakarsa tersebut dimulai dengan terselenggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961, bertempat di rumah Moh. Afham yang dipimpin oleh materan HB. Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah Panitia Persiapan Penuntut Daswati II Tanah Laut dengan ketua umum Soeparjan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah laut. Untuk terlaksananya tugas pokok tersebut panitia menetapkan lima program kerja, sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan dengan pemuka/tetuha masyarakat guna mendapat dukungan.
2. Mengumpulkan data potensi daerah.
3. Mengusahakan pengumpulan dana.
4. Membuat pengumuman untuk disebarluaskan ke masyarakat.
5. Menyelenggarakan ceramah dengan meminta kesediaan Ach. Syairani, H.M.N. Manuar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arief dan H. Abdul Wahab.

Usaha Panitia Tujuh Belas berhasil dengan terselenggaranya Musyawarah Besar se-Tanah Laut pada tanggal 1-2 Juli 1961 dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya "Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut" yang diketuai H.M.N. Manuar. Pada tanggal 12 Juli 1962, panitia ini menyampaikan memori Tanah Laut kepada Bupati dan Wakil Ketua DPRD GR Banjar, kemudian pada tanggal 6 Agustus 1962, Ketua Seksi A DPRD GR Banjar meninjau Tanah Laut dan dalam sidangnya pada tanggal 3 September 1962 mendukung Tuntutan Tanah Laut untuk dijadikan Daswati II dengan surat keputusan nomor 37/3/DPRDGR/1962, tanggal 3 September 1962.
Dengan terbitnya keputusan DPRD GR Banjar tersebut, Panitia Penyalur terus berusaha mendapat dukungan di tingkat Provinsi, baik melalui Kerukunan Keluarga Tanah Laut (KKTL) di Banjarmasin maupun di DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan.
Atas usaha tersebut maka pada tanggal 26 November 1962 Tim DPRD GR Tingkat Kalimantan Selatan meninjau Tanah Laut, dari hasil kunjungan tersebut DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan mendukung terbentuknya Daswati II Tanah laut dalan bentuk sebuah resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tanggal 11 Desember 1962, nomor 12/DPRDGR/RES/1962.
Sebagai realisasi dari resolusi DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan, Maka DPRD GR RI mengirim Tim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, yaitu Imam Sukarni Handokowijoyo dan tiba di Tanah Laut pada tanggal 2 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum, kemudian melakukan peninjauan ke Kintap dan Ujung Batu serta pertemuan dengan pejabat dan panitia penuntut.
Dalam pertemuan dengan TIM DPRD GR RI Ketua tim menganjurkan agar Panitia Penyalur ditingkatkan menjadi Badan Persiapan, maka pada tanggal 27 Oktober 1963 Panitia Penyalur telah berhasil membentuk "Badan Persiapan Pembentukan Daswati II Tanah laut ", dengan Ketua H. M. N. Manuar. Pada tanggal 31 Oktober 1963 sidang DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada Gubernur untuk menunjuk Penguasa Daerah bagi Tapin, Tabalong dan Tanah Laut.
Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan serah terima kekuasaan kewedanan Tanah Laut dengan Bupati Banjar yang selanjutnya tanggal 9 September 1964 diresmikan berdirinya Kantor Persiapan Tingkat II Tanah Laut oleh Bapak Gubernur sekaligus melantik GT. M. Taberi sebagai kepala Kantor Persiapan.
Pada tanggal 24 April 1965 Badan persiapan yang ada diperbaharui dalam suatu musyawarah bertempat di Gedung Bioskop Sederhana Pelaihari yang dipimpin oleh A. Wahid dan berhasil menyusun Badan Persiapan Tingkat II yang baru dengan Ketua Umum R. Sugiarto dan Sekretaris Umum adalah A. Miskat.
Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965, Badan Persiapan mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah di ambang pintu.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Daswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DR. Soemarno.
Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya.

Geografi

Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20 BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS dengan batas–batas administratif sebagai berikut :

Utara	Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru
Selatan	Laut Jawa
Barat	Laut Jawa
Timur	Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, secara administratif terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 130 desa dan 5 kelurahan.
Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km².
Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.

Pemerintahan

Di Kabupaten ini ada 2 (dua) kelembagaan penting yang membentuk Pemerintahan Daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik, yaitu Kepala Daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karier yang terdiri dari perangkat daerah (Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain).

Bupati

Nama-Nama Bupati Kabupaten Tanah Laut 1966-2008

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Gt. M. Tabri	1966 s/d 1967	Bupati
2	A. Syahril	1967 s/d 1972	Bupati
3	M. Roeslan	1972 s/d 1978	Bupati
4	Soemarsono PA	1978 s/d 1983	Bupati
5	Kamaruddin Dimeng	1983 s/d 1988	Bupati
6	Soepirman	1988 s/d 1992	Bupati
7	Drs. Fadhullah Thaib	1992 s/d 1993	Pj. Bupati
8	H. Totok Soewarto	1993 s/d 1998	Bupati
9	Drs. H. M. Danche R. Arsa	1998 s/d 2003	Bupati
10	Drs. H. Adriansyah	2003 s/d 2008	Bupati
11	Drs. H. Adriansyah	2008 s/d sekarang	Bupati

Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini:

BENTUK KELEMBAGAAN ORGANISASI	JUMLAH
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	2
Dinas Daerah	13
Badan	7
Kecamatan	11
Kelurahan	5

Sosial Budaya

Demografi

Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah penduduk mencapai 270.091 jiwa, terdiri dari 137.574 jiwa laki-laki (50,94%) dan 132.517 jiwa perempuan (49,06%) dengan mayoritas usia 15–60 tahun sebesar 174.399 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 74 jiwa/km² pada tahun 2008.

Suku bangsa

Suku asli di daerah ini adalah suku Banjar dan suku Dayak Bukit di desa Bajuin. Adapun keseluruhan suku bangsa yang ada di kabupaten ini antara lain:

1. Suku Banjar: 142.731 jiwa
2. Suku Jawa: 73.237 jiwa
3. Suku Madura: 3.282 jiwa
4. Suku Bukit: 585 jiwa
5. Suku Bakumpai: 32 jiwa
6. Suku Mandar: 49 jiwa
7. Suku Sunda: 2.739 jiwa
8. Suku lainnya: 5.268 jiwa

Obyek wisata

Tempat tujuan wisata yang dapat dikunjungi di wilayah ini antara lain:

• Pantai Batakan dan Pulau Datu
• Pantai Swarangan
• Pantai Takisung dan Batu Bejanggut
• Pantai Batu Lima
• Air Terjun Bajuin
• Air Terjun Balangdaras
• Pantai Sarang Tiung

Pranala luar

• (Indonesia) Sejarah Kabupaten Tanah Laut

Rujukan